Skip to content

Tentang UJM

Tentang UJM

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.
  1. Unit Jaminan Mutu (UJM) UNDIKSHA adalah unit yang dibentuk oleh rektor dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat universitas, yang penjabarannya pada tiap fakultas dan jurusan adalah Gugus Kendali Mutu Fakultas/Jurusan.
  2. Sistem penjaminan mutu (Quality Assurance System) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
  3. Sistem manajemenmutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
  4. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh costumers (stakeholder) baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
  5. Kebijakan mutu (quality policy) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (top management) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (quality performance) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (requirements) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
  6. Manual mutu adalah panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
  7. Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
  8. Sasaran Mutu (quality objectives) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
  9. Manual prosedur (prosedur operasional standar) merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.
  10. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll).
  11. Borang adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
  12. Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
  13. Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
  14. Pelanggan (customers) adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan mutu Jurusan Manajemen Informatika.
  15. Gugus kendali mutu tingkat fakultas/pascasarjana adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat fakultas/pascasarjana.
  16. Gugus kendali mutu tingkat jurusan/prodi adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi.
  17. Pangkalan data perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan UNDIKSHA oleh Dirjen dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh P
  18. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh UNDIKSHA (internally driven) secara berkelanjutan (continuous improvement).
  19. Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.